Melakukan kegiatan impor di Indonesia, tidak bisa sembarangan. Ada peraturan import barang luar negeri yang harus dipatuhi. Sejak tahun 2020, terdapat peraturan menteri perdagangan yang terkait tata niaga impor kategori post border yang dibuat semakin lengkap.

Post border merupakan pengawasan terhadap barang impor di uar kawasan pabean dan sudah diedarkan pada konsumen. Pengawasannya dilakukan oleh pemerintah, melalui kementrian yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu Kementerian Perdagangan.

Inti Peraturan Import Barang Luar Negeri Masuk Indonesia

Peraturan yang berlaku tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 pada Tahun 2020. Aturan ini, menjadi ganti dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 pada tahun 2018.

Penggunaan Barang Tidak Terhambat

Penggunaan barang tidak akan terhambat karena aturan baru yang berlaku ini. Selama semua prosedur dijalani dengan tepat, dokumen lengkap, dan importir taat terhadap aturan dan siap diawasi oleh pihak terkait kapanpun dibutuhkan.

Meskipun sebelumnya soal pengawasan hanya dilakukan oleh Pabean, sedangkan sekarang Kementrian Perdagangan juga ikut ambil bagian dalam pengawasan tersebut.

Dokumen Perijinan Impor

Semua dokumen perizinan untuk impor, masih sama dengan aturan sebelumnya. Jadi para importir wajib menyediakan semua dokumen yang dibutuhkan. Seperti Persetujuan Impor atau (PI), Laporan Surveyor (LS), Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Termasuk dokumen yang berkaitan dengan ukuran, volume, hingga jenis barang yang harus sesuai antara realita di lapangan dengan data yang diberikan kepada pihak bea dan cukai. Berdasarkan dokumen ini juga, Kementrian Perdagangan akan melakukan pengawasan di lapangan.

Pengawasan

Menyoal pengawasan terhadap barang impor yang dikirim oleh importir, dilakukan dengan beberapa pemeriksaan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5 dan 6. mulai dari pemeriksaan data PIB, pemeriksaan khusus dokumen impor, pengawasan wajib oleh kawasan Pabean.

Kemudian dilanjutkan oleh pengawasan oleh Kementrian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal terkait. Seperti dijelaskan pada Pasal 11 dalam peraturan tersebut. Dimana hal utama yang jadi objek pengawasan adalah dokumen impor, kesesuaian barang yang ada dengan data pada dokumen.

Selanjutnya, sejauh mana importir patuh dengan aturan dan undang-undang bidang perdagangan yang berlaku. Dan pada pasal 12, wewenang pengawasan dilakukan oleh direktur kementerian perdagangan di setiap daerah dan kepala BTPN.

Syarat Tata Niaga Impor

Soal persyaratan tata niaga impor masih mengacu kepada aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Hal ini tercantum di dalam peraturan tersebut. Tepatnya pada Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 3.

Baca Juga : Pengertian Manajemen Logistik, Peran, dan Trik Penggunaan yang Tepat

Jadi, para importir masih harus merujuk kepada aturan tata niaga yang masih berlaku di Indonesia untuk mengetahui syaratnya tersebut. Salah satunya Undang-Undang Nomor 7 yang diterbitkan tahun 2014 tentang perdagangan.

Risk Management

Importir yang “nakal” dimana ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan barang yang didistribusikan. Tentu akan mendapatkan resiko yang setimpal, sesuai dengan aturan pada Pasal 15. baik itu sanksi administratif, pembekuan Angka Pengenal Impor (API) yang berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal.


API baru bisa diaktifkan kembali setelah tiga tahun dari waktu pembekuan, jadi aturan ini tidak main-main. Sehingga para importir harus benar-benar taat aturan jika tidak ingin rugi, sebab untuk impor barang, API adalah salah satu syarat utama.

Begitu juga ketika Nomor Induk Berusaha (NIB) dicabut, masa permohonan pemberlakuannya lagi adalah lima tahun setelah pencabutan. Sesuai Pasal 17 ayat 5.

Jadi, jangan main-main dengan peraturan import barang luar negeri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah jika ingin bisnis menggunakan barang luar negeri tetap lancar. Jika Anda butuh ekspedisi yang sudah berpengalaman dan punya track record bagus, pilih wijayacargo.com saja, termasuk jika ingin melakukan bisnis dropship dari China ke Indonesia.